Pernikahan Tanpa Persetujuan: Hukum, Risiko, dan Cara Melindungi Diri

Dipaksa menikah merupakan situasi ketika seseorang harus menjalani pernikahan tanpa memberikan persetujuan secara bebas. Keluarga, pasangan, tokoh tertentu, atau lingkungan sosial dapat menggunakan ancaman, tekanan emosional, kekerasan, manipulasi, dan ketergantungan ekonomi untuk memaksakan pernikahan tersebut.

Pernikahan seharusnya lahir dari keputusan sadar kedua calon mempelai. Setiap orang berhak memilih pasangan, menerima atau menolak lamaran, serta menentukan waktu yang tepat untuk menikah. Oleh karena itu, keluarga tidak boleh menganggap persetujuan sebagai formalitas semata.

Di Indonesia, masalah ini bukan hanya persoalan keluarga. Hukum negara mengakui persetujuan calon mempelai sebagai syarat penting dalam perkawinan. Selain itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Dengan demikian, korban memiliki hak untuk mencari perlindungan, pendampingan, dan pemulihan.

Apa yang Dimaksud dengan Dipaksa Menikah?

Seseorang dapat dikatakan dipaksa menikah ketika ia tidak memiliki kebebasan nyata untuk menerima atau menolak perkawinan. Paksaan tidak selalu berbentuk kekerasan fisik. Pelaku juga dapat menggunakan tekanan psikologis, ancaman ekonomi, intimidasi, rasa malu, atau nama baik keluarga.

Also Read:

Literasi Kesehatan Mental Calon Pengantin sebagai Bekal Persiapan Pernikahan

Sebagai contoh, keluarga mungkin mengancam akan mengusir anak dari rumah apabila ia menolak pernikahan. Orang tua juga dapat menghentikan biaya pendidikan, mengambil telepon genggam, membatasi pergaulan, atau terus-menerus menyalahkan anak hingga ia merasa tidak memiliki pilihan.

Dalam kasus lain, keluarga menggunakan kalimat seperti, “Kalau kamu menolak, keluarga akan malu,” atau, “Orang tua akan sakit karena keputusanmu.” Kalimat semacam ini dapat menciptakan tekanan emosional yang sangat berat.

Persetujuan yang lahir karena rasa takut tidak sama dengan persetujuan bebas. Diam juga tidak selalu menunjukkan penerimaan, terutama ketika seseorang diam karena takut menerima hukuman atau kekerasan.

Pernikahan yang keluarga atur tidak selalu termasuk perkawinan paksa. Perjodohan tetap dapat berlangsung secara sehat apabila kedua calon mempelai bebas menerima atau menolaknya. Masalah muncul ketika keluarga mengabaikan penolakan, menutup ruang diskusi, atau menggunakan ancaman agar seseorang menyerah.

Also Read:

LGBT dalam Perspektif Sosial dan Hukum di Indonesia: Mengapa Masih Menjadi Perdebatan?

Mengapa Pernikahan Paksa Masih Terjadi?

Pernikahan paksa muncul karena berbagai faktor. Setiap kasus dapat memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, beberapa penyebab sering muncul secara bersamaan.

Tekanan keluarga

Sebagian orang tua merasa berhak menentukan pasangan hidup anak. Mereka mungkin menganggap usia anak sudah cukup, calon pasangan memiliki kondisi ekonomi yang baik, atau pernikahan dapat mempererat hubungan antarkeluarga.

Meskipun orang tua memiliki harapan, mereka tetap perlu menghormati keputusan anak. Niat untuk memberikan masa depan yang baik tidak membenarkan ancaman, intimidasi, atau kekerasan.

Tradisi dan tuntutan sosial

Dalam lingkungan tertentu, masyarakat menilai seseorang berdasarkan status pernikahannya. Perempuan yang belum menikah pada usia tertentu dapat menerima stigma. Laki-laki pun dapat menghadapi tekanan untuk segera membangun keluarga.

Tekanan sosial tersebut sering membuat keluarga terburu-buru. Mereka lebih memikirkan pandangan orang lain daripada kesiapan calon pengantin. Akibatnya, keluarga mengabaikan pendidikan, kesehatan mental, kondisi ekonomi, dan keinginan pribadi anak.

Kepentingan ekonomi

Sebagian keluarga memandang pernikahan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Mereka berharap calon pasangan dapat membantu utang, meningkatkan status sosial, atau menopang kehidupan keluarga.

Dalam situasi seperti ini, keluarga dapat memperlakukan seseorang sebagai alat pertukaran. Tindakan tersebut mengabaikan martabat, kebebasan, dan masa depan korban.

Menutupi kehamilan atau kekerasan seksual

Keluarga terkadang memaksa korban menikah dengan pelaku kekerasan seksual untuk menutup rasa malu. Padahal, pernikahan tidak menghapus tindak kekerasan dan tidak otomatis memulihkan korban.

UU TPKS secara khusus mencakup pemaksaan perkawinan antara korban dan pelaku sebagai salah satu bentuk pemaksaan perkawinan. Hukum juga mencakup pemaksaan perkawinan anak serta pemaksaan yang mengatasnamakan praktik budaya.

Ketergantungan dan ketimpangan kekuasaan

Korban mungkin bergantung pada keluarga untuk tempat tinggal, biaya kuliah, kebutuhan sehari-hari, atau pekerjaan. Ketergantungan tersebut membuat korban sulit menolak.

Selain itu, penyandang disabilitas, anak, dan individu yang hidup dalam lingkungan tertutup dapat menghadapi risiko lebih besar. Mereka mungkin kesulitan mengakses informasi, bantuan hukum, dan tempat aman.

Hukum Dipaksa Menikah di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Artinya, keluarga tidak dapat menggantikan keputusan pribadi calon suami atau istri.

Selain itu, Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan memberikan ruang bagi suami atau istri untuk mengajukan pembatalan apabila perkawinan berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum. Namun, pengadilan perlu memeriksa fakta, bukti, dan keadaan setiap perkara.

Karena itu, masyarakat perlu membedakan pembatalan perkawinan dari perceraian. Pembatalan mempertanyakan keabsahan atau pemenuhan syarat ketika perkawinan berlangsung. Sementara itu, perceraian mengakhiri perkawinan yang sebelumnya berlaku.

Undang-undang juga mengatur batas waktu tertentu dalam perkara pembatalan karena ancaman. Hak mengajukan pembatalan dapat gugur ketika ancaman telah berhenti, tetapi pasangan tetap hidup bersama selama enam bulan tanpa menggunakan hak tersebut. Oleh sebab itu, korban sebaiknya segera meminta nasihat dari advokat atau lembaga bantuan hukum.

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat perlindungan tersebut. Pasal 10 mengatur pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Aturan itu mencakup perkawinan anak, pemaksaan dengan alasan budaya, serta pemaksaan korban menikah dengan pelaku.

Dengan demikian, korban tidak hanya dapat mempertimbangkan proses pembatalan perkawinan. Korban juga dapat melaporkan tindakan pemaksaan apabila peristiwa tersebut memenuhi unsur pidana.

Namun, setiap perkara memiliki kondisi berbeda. Korban perlu berkonsultasi dengan pendamping hukum agar dapat menentukan langkah yang paling aman dan sesuai.

Pandangan Hukum Islam tentang Persetujuan Menikah

Dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam menempatkan persetujuan calon mempelai sebagai unsur penting. Pasal 16 menyatakan bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan calon mempelai.

Selanjutnya, Pasal 17 mengatur bahwa Pegawai Pencatat Nikah perlu menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi. Apabila salah satu calon menolak, perkawinan tidak dapat berlangsung.

Karena itu, wali dan keluarga tidak seharusnya mengabaikan kehendak calon pengantin. Wali berperan membantu serta menjaga kepentingan orang yang akan menikah, bukan memaksakan pasangan yang ia tolak.

Meski demikian, masyarakat perlu berhati-hati saat menyatakan bahwa setiap pernikahan yang mengandung tekanan otomatis batal tanpa proses apa pun. Penilaian hukum dapat melibatkan fakta yang kompleks. Pengadilan berwenang memeriksa perkara dan menentukan akibat hukumnya.

Oleh sebab itu, korban sebaiknya meminta pendampingan dari pihak yang memahami hukum keluarga Islam, seperti advokat, konsultan hukum, atau lembaga bantuan hukum. Korban juga dapat meminta informasi prosedur kepada Pengadilan Agama.

Dampak Psikologis Pernikahan Paksa

Dipaksa menikah dapat menghilangkan rasa aman dan kendali atas kehidupan sendiri. Korban mungkin merasa bahwa keluarga, pasangan, atau lingkungan telah merampas masa depannya.

Tekanan tersebut dapat memicu stres, kecemasan, gangguan tidur, ketakutan, depresi, dan trauma. Dalam kasus kawin tangkap, Komnas Perempuan juga menyoroti rasa takut mendalam yang muncul akibat perampasan kebebasan korban.

Selain itu, korban dapat merasa bersalah karena menolak keinginan keluarga. Ia mungkin menganggap dirinya sebagai anak yang tidak berbakti. Padahal, menolak pernikahan yang tidak diinginkan bukan tindakan salah.

Rasa terjebak juga dapat mengurangi kepercayaan diri. Korban mungkin berhenti sekolah, kehilangan pekerjaan, menjauh dari teman, atau membatasi aktivitas sosial. Apabila pasangan melakukan kekerasan setelah menikah, kondisi psikologis korban dapat memburuk.

Dampak pernikahan paksa juga dapat berlangsung lama. Korban mungkin kesulitan mempercayai orang lain, membangun hubungan sehat, atau mengambil keputusan tanpa rasa takut.

Oleh karena itu, korban membutuhkan dukungan yang tidak menghakimi. Keluarga, sahabat, tenaga kesehatan, dan pendamping hukum perlu mendengarkan korban serta menghormati keputusannya.

Dampak terhadap Pendidikan dan Ekonomi

Pernikahan paksa dapat menghentikan pendidikan seseorang. Keluarga mungkin meminta korban meninggalkan sekolah atau kampus untuk mengurus rumah tangga.

Ketika korban kehilangan pendidikan, ia juga kehilangan banyak peluang kerja. Akibatnya, korban semakin bergantung secara ekonomi pada pasangan atau keluarga. Ketergantungan ini dapat membuat korban lebih sulit keluar dari hubungan yang penuh kekerasan.

Perkawinan anak memiliki risiko yang lebih berat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan pemenuhan hak anak.

Karena itu, keluarga tidak boleh menjadikan pernikahan sebagai solusi cepat atas kemiskinan. Dukungan pendidikan, keterampilan, pekerjaan, dan perlindungan sosial menawarkan solusi yang lebih aman.

Apa yang Harus Dilakukan Ketika Dipaksa Menikah?

Korban tidak harus menghadapi situasi ini sendirian. Namun, keselamatan perlu menjadi prioritas. Jangan melakukan perlawanan terbuka seorang diri apabila keluarga atau calon pasangan pernah menggunakan kekerasan.

Tegaskan penolakan apabila situasi aman

Sampaikan keputusan dengan jelas dan sederhana. Korban dapat mengatakan bahwa ia tidak memberikan persetujuan untuk menikah. Hindari penjelasan yang terlalu panjang apabila keluarga selalu memutarbalikkan alasan.

Korban juga dapat menyampaikan penolakan di hadapan pihak yang berwenang, termasuk petugas pencatat perkawinan. Jangan menandatangani dokumen persetujuan yang tidak dipahami atau tidak disetujui.

Cari orang yang dapat dipercaya

Hubungi sahabat, kerabat, guru, dosen, tokoh masyarakat, atau rekan kerja yang dapat menjaga kerahasiaan. Pilih orang yang tidak akan langsung menyampaikan rencana korban kepada pihak yang melakukan pemaksaan.

Buatlah kata sandi atau pesan singkat yang dapat menjadi tanda ketika korban membutuhkan pertolongan segera.

Simpan dokumen penting

Apabila aman, simpan kartu identitas, dokumen pendidikan, kartu bank, obat-obatan, dan nomor kontak penting. Buat salinan digital dan simpan pada akun yang tidak dapat keluarga akses.

Korban juga dapat mencatat ancaman, pesan, rekaman percakapan, atau bukti kekerasan sepanjang tindakan tersebut tidak menambah risiko keselamatan. Pendamping hukum dapat membantu menilai kegunaan bukti tersebut.

Susun rencana keselamatan

Tentukan tempat aman yang dapat korban datangi. Siapkan transportasi, sedikit uang, pakaian, obat, dan kontak darurat.

Korban sebaiknya tidak memberi tahu rencana pergi kepada orang yang berpotensi membocorkannya. Apabila ancaman meningkat, segera hubungi kepolisian, layanan perlindungan, atau orang tepercaya.

Minta bantuan hukum

Lembaga bantuan hukum dapat menjelaskan pilihan yang tersedia, termasuk pencegahan perkawinan, pelaporan pidana, pembatalan perkawinan, perceraian, dan perlindungan korban.

Korban Muslim dapat memperoleh informasi perkara keluarga melalui Pengadilan Agama. Sementara itu, korban non-Muslim dapat meminta informasi melalui Pengadilan Negeri. Pendamping hukum akan membantu menentukan jalur yang sesuai.

Hubungi layanan perlindungan

Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dapat menghubungi SAPA 129 melalui telepon 129 atau WhatsApp 08-111-129-129. Layanan tersebut menyediakan jalur pengaduan serta dapat menghubungkan korban dengan bantuan psikologis, kesehatan, hukum, dan tempat aman. Korban juga dapat menghubungi UPTD PPA di daerahnya.

Laki-laki dewasa yang mengalami pemaksaan dapat menghubungi lembaga bantuan hukum, kepolisian, organisasi hak asasi manusia, atau layanan sosial di wilayahnya.

Dapatkan bantuan psikologis

Psikolog atau konselor dapat membantu korban mengelola rasa takut, rasa bersalah, dan trauma. Korban tidak perlu menunggu sampai kondisinya memburuk untuk mencari pertolongan.

Dukungan psikologis juga membantu korban menyusun keputusan secara lebih tenang. Namun, tenaga profesional tetap harus menghormati pilihan korban dan tidak boleh memaksanya berdamai dengan pelaku.

Cara Mencegah Pernikahan Paksa

Pencegahan harus dimulai dari keluarga. Orang tua perlu membangun komunikasi terbuka dan menghormati hak anak untuk memilih pasangan.

Selain itu, sekolah, kampus, lembaga keagamaan, dan masyarakat perlu memberikan edukasi mengenai persetujuan. Mereka harus menjelaskan bahwa rasa takut, ancaman, dan manipulasi tidak dapat menghasilkan persetujuan yang sehat.

Petugas pencatat perkawinan juga perlu berbicara langsung dengan kedua calon pengantin. Mereka harus memberi ruang aman agar seseorang dapat menyampaikan penolakan tanpa tekanan keluarga.

Selanjutnya, pemerintah perlu memperkuat akses terhadap bantuan hukum, layanan psikologis, rumah aman, dan dukungan ekonomi. Korban akan lebih mudah mengambil keputusan ketika ia memiliki tempat tinggal dan sumber penghasilan.

Masyarakat pun harus menghentikan stigma terhadap orang yang membatalkan pernikahan. Membatalkan rencana pernikahan jauh lebih baik daripada menjalani hubungan yang penuh paksaan dan kekerasan.

Kesimpulan

Dipaksa menikah bukan sekadar konflik antara anak dan orang tua. Tindakan tersebut melanggar kebebasan seseorang untuk menentukan pasangan serta masa depannya.

Hukum Indonesia mewajibkan persetujuan kedua calon mempelai. UU TPKS juga mengatur pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam menegaskan pentingnya persetujuan calon mempelai.

Korban berhak menolak, meminta perlindungan, mengakses pendampingan hukum, serta memperoleh dukungan psikologis. Namun, korban perlu mengutamakan keselamatan dan menghindari konfrontasi seorang diri ketika menghadapi ancaman.

Keluarga seharusnya menjadi tempat aman untuk berdiskusi, bukan sumber ketakutan. Pernikahan yang sehat hanya dapat tumbuh ketika kedua orang memilihnya secara sadar, bebas, dan tanpa paksaan.